Regulasi

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Kendal

UUD 1945	Pasal 28 F : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."
UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 14 (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.
UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	Pasal 19 ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbang a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

PERATURAN MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UU No 14 Tahun 2008	tentang Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010	tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Perpres No 95 Tahun 2018	tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
PerMA No 2 Tahun 2011	tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
KMA No 085 Tahun 2011	tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan / atau Pengadilan Negeri
PerKI No 1 Tahun 2013	tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PerKI No 1 Tahun 2017	tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
PerKI No 1 Tahun 2021	tentang Standar Layanan Informasi Publik

PERATURAN MENGENAI KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

UU RI NO.40 TAHUN 2009	TENTANG KEPEMUDAAN
UU RI NO.3 TAHUN 2005	TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
UU RI NO.10 TAHUN 2009	TENTANG KEPARIWISATAAN
UU RI NO.12 TAHUN 2010	TENTANG GERAKAN PRAMUKA
PERPRES RI NO.86 TAHUN 2021	TENTANG DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL
PERMENPAREKRAF RI NO.4 TAHUN 2021	TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
PERDA NO.8 TAHUN 2016	TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
PERDA NO.3 TAHUN 2021	TENTANG KEPEMUDAAN DI KABUPATEN KENDAL
PERDA NO.3 TAHUN 2023	TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
PERBUP NO.76 TAHUN 2016	TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL
PERBUP NO.78 TAHUN 2018	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL
PERBUP NO.77 TAHUN 2020	TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA UNTUK PENGUNJUNG OBYEK WISATA DI KABUPATEN KENDAL
PERBUP NO.4 TAHUN 2021	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL
PERBUP NO.94 TAHUN 2021	TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KENDAL

NASKAH AKADEMIK MENGENAI KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NASKAH AKADEMIK	RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPEMUDAAN 2009
NASKAH AKADEMIK	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEOLAHRAGAAN 2020
NASKAH AKADEMIK	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPARIWISATAAN 2022
NASKAH AKADEMIK	RANCANGAN RKPD KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026
NASKAH AKADEMIK	RANCANGAN KUA KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2026
NASKAH AKADEMIK	RANCANGAN PPAS PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2026

PERBUP MENGENAI PERENCANAAN

PERDA NO.2 TAHUN 2008	TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005 - 2025
PERDA NO.2 TAHUN 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021
PERDA NO.7 TAHUN 2021	TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026
PERBUP NO.27 TAHUN 2017	TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018
PERBUP NO.35 TAHUN 2018	TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019
PERBUP NO.43 TAHUN 2019	TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020
PERBUP NO.53 TAHUN 2020	TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021
PERBUP NO.44 TAHUN 2022	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO.53 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERIINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022
PERBUP NO.53 TAHUN 2021	TENTANG RENCANA KERJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022
PERBUP NO.37 TAHUN 2022	TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK ATAS PERATURAN, KEPUTUSAN DAN KEBIJAKAN

	LIHAT
	LIHAT